..:: Selamat Datang di Situs Resmi Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut Lampung ::..
You are here:

SEJARAH

Untuk menunjang pelaksanaan program pengembangan budidaya laut di Indonesia berdasarkan KEPPRES RI No. 23 Tahun 1982 yang pelaksana-annya tertuang dalam SK. Menteri Pertanian Nomor 437/Kpts/Um/7/1982, maka Direktorat Jenderal Perikanan telah merintis pembentukan Balai Budidaya Laut Lampung (BBL) sejak tahun 1982. Pada awalnya BBL memperoleh bantuan teknis dari FAO/UNDP melalui Seafarming Development Project INS/81/008 selama 6 tahun (1983-1989). BBL ditetapkan secara resmi berdasarkan SK. Menteri pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/8/1986 tanggal 5 Agusuts 1986, SK Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/5/1994 tanggal 6 Mei 1994 dan disempurnakan dengan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26F/MEN/2001. Sejak 1 Januari 2006 Balai Budidaya Laut berubah menjadi Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2006, dan berdasarkan menteri kelautan dan perikanan Republik Indonesia no. 6/PERMEN-KP/2014 berubah menjadi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut.

  

TUGAS DAN FUNGSI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2006 Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengembangan budidaya laut yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan.
  

Tugas

BBPBL mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerjasama,pengelolaan produksi,pengujian laboratorium,mutu pakan,residu,kesehatan ikan dan lingkungan,serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut.
 

Fungsi

  1. Identifikasi dan penyusunan rencana program teknis dan anggaran,pemantauan dan evaluasi serta laporan.
  2. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut.
  3. Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut.
  4. Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut.
  5. Pelaksanaan kerja sama teknis perikanan laut.
  6. Pengelolaan dan pelayanan sistem informasi,dan publikasi perikanan budidaya laut.
  7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut.
  8. Pelaksanaan pengujian mutu pakan,residu,serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut.
  9. Pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium pengujian.
  10. Pengelolaan produksi induk unggul,benih bermutu,dan sarana produksi perikanan budidaya laut.
  11. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut, dan 
  12. Pelaksanaan urusan dan tata usaha dan rumah tangga.